Istilah Indonesia - Inggris dalam Perpajakan

Dikarenakan agak sulit mencari istilah bahasa inggris (terjemahan bebas) yang mudah dipahami oleh Foreigner, maka diputuskan untuk mencari sendiri padanan kata yang semoga tepat seperti di summary di bawah ini. List ini juga akan bertambah seiring dengan tambahan pertanyaan saya sendiri. :) semoga membantu!

Indonesia - Istilah Perpajakan	English - Tax Terminology
Aset Tetap	Fixed Asset
Badan	Entity
Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM")	Investment Coordinating Board of Indonesia
Badan Usaha Tetap ("BUT")	Permanent Establishment ("PE")
Banding (Pajak)	Tax Appeal
Bantahan Surat Uraian Banding	Rebuttal Letter
Barang Kena Pajak ("BKP")	Taxable Good(s)
Bea Materai	Stamp Duty
Bersertifikat Konsultan Pajak ("BKP")	Certified Tax Consultant
Bukti Permulaan	Initial / Preliminary Evidence
Dasar Pengenaan Pajak ("DPP")	Tax Base
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("DJBC")	Directorate General of Customs and Excises
Direktorat Jenderal Pajak ("DJP")	Directorate General of Taxation ("DGT")
Direksi	Board of Director
Faktur Pajak ("FP")	Tax Invoice(s)
Gugatan (Pajak)	Tax Lawsuit
Harga Transfer	Transfer Pricing
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ("IKPI")	Indonesian Tax Consultant Association
Imbalan Bunga	Interest Reward
Jasa Kena Pajak ("JKP")	Taxable Service(s)
Kantor Pelayanan Pajak ("KPP")	Tax Office
Kantor Pelayanan Pajak Madya	Middle Tax Office
Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak	Regional Tax Office
Kawasan Berikat	Bonded Zone
Keberatan (Pajak)	Tax Objection
Kebiasaan Dagang yang Lazim	Business as Usual
Kekayaan Intelektual	Intellectual Property
Kerahasiaan Bank	Bank Secrecy
KPP Badora (Badan dan Orang Asing)	Foreign Corporation & Individual Tax Office
KPP Penanaman Modal Asing	Foreign Capital Investment Tax Office
Kredit Pajak	Tax Credit
Kredit Pajak Luar Negeri	Foreign Tax Credit
Lisensi	License
Mahkamah Agung	Supreme Court
Majelis Hakim	Panel of Judges
Maklon (Makloon)	Tolling Manufacturing
Membangun Sendiri	Self-construction
Menteri Keuangan	Minister of Finance
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("NPPKP")	Taxable Entrepreneur Identification Number
Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	Tax Identification Number ("TIN")
Orang Pribadi ("OP")	Individual(s)
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")	Indonesia Financial Services Authority
Pajak Keluaran	VAT-output
Pajak Masukan	VAT-input
Pedagang Eceran	Retailers
Pekerjaan Bebas	Self-Employed
Pemasaran	Marketing / Promotion
Pembelian	Purchase
Pemberitahuan Ekspor Barang ("PEB")	Exported Goods Declaration
Pemberitahuan Impor Barang ("PIB")	Imported Goods Declaration
Pembukuan	Bookkeeping
Pemegang Merk	Principal
Pemeriksaan Pajak	Tax Audit
Pemindahbukuan	Overbooking
Pemohon Banding	Appellant
Pencabutan NPWP	Tax Identification Number Revocation
Penelaah / Peneliti Keberatan	Objection Reviewer
Penelitian Pajak	Tax Examination
Pengadilan Pajak	Tax Court
Penghasilan Tidak Kena Pajak ("PTKP")	Non-taxable Income
Pengusaha Kena Pajak ("PKP")	Taxable Entrepreneur
Peninjauan Kembali (Pajak)	Tax Reconsideration
Penjualan	Sales
Penyidikan Tindak Pidana	Investigation of Criminal Act
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perppu")	Government Regulation in Lieu of Law
Perseroan Terbatas	Limited Liability Enterprise
PPN Tidak Dipungut	Non-collected VAT
Putusan Banding	Appeal Decision
Putusan Gugatan	Lawsuit Decision
Putusan Keberatan	Objection Decision
Putusan Peninjauan Kembali	Reconsideration Decision
Restitusi Pajak	Tax Refund
Secara Jabatan	Ex-officio
Sidang Pajak	Tax Hearing
SPT Pembetulan	Amendment of Tax Return
SPT PPh Badan	Corporate Income Tax Return ("CITR")
SPT PPN	Value Added Tax Return
Surat Edaran	Circular Letter
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Advance Refund of Overpaid Tax Decision
Surat Keterangan Bebas ("SKB")	Exemption Certificate
Surat Keterangan Domisili ("SKD")	Certificate of Domicile ("CoD")
Surat Ketetapan Pajak ("SKP")	Tax Assessment Letter
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")	Underpayment Tax Assessment Letter
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ("SKPKBT")	Additional Underpayment Tax Assessment Letter
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB")	Overpayment Tax Assessment Letter
Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN")	Nil Tax Assessment Letter
Surat Kuasa	Power of Attorney
Surat Paksa	Enforcement Letter
Surat Pemberitahuan ("SPT")	Tax Return
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP")	Notification of Tax Audit Findings
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP")	Instruction Letter for Tax Refund Settlement
Surat Perintah Pemeriksaan ("SP2")	Notification to Conduct a Tax Audit
Surat Setoran Pajak ("SSP")	Tax Payment Slip(s)
Surat Tagihan Pajak ("STP")	Tax Collection Letter
Surat Uraian Banding ("SUB")	Appeal Explanation Letter
Terbanding	Appellee
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP")	General Tax Provisions and Procedures Law
Undang-undang Pajak Penghasilan ("UU PPh")	Income Tax Law
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ("UU PPN")	Value Added Tax Law
Usang / Persediaan Usang	Obsolete / Obsolete Stock
Wajib Pajak ("WP")	Taxpayer

OECD - Model Tax Convention - Condensed Version - July 2014

If your country is included in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) then you may need the file as placed in the link below, especially for the tax treaty on double taxation avoidance regarding the taxation issue in your country. The file attached is the OECD Model Tax Convention - Condensed Version July 2014. 

Click Here for the File

Hope it can help you! Should you have anything to be discussed, feel free to leave a comment below. Thanks!


Jika negaramu tergabung dalam the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (Indonesia juga termasuk), maka mungkin saja Anda memerlukan file yang ada di bawah ini, terutama jika berhubungan dengan Tax Treaty (dalam rangka penghindaran pajak berganda) terkait dengan pajak di Negara Anda. File di bawah ini adalah OECD Model Tax Convention - Condensed Version July 2014.

Klik disini untuk Filenya

Semoga membantu! Kalau mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silahkan isi comment di bawah ini. Thanks!

Form 1770S English Version (Free Translation) based on DGT Regulation No. PER-19/PJ/2014

For any expatriates who are:

• Deemed as Domestic Taxpayer (could be deeemed as Domestic Taxpayer if you are being contracted to work in Indonesia more than 183 day within 1 year period or already live in Indonesia for more than 183 day within 1 year period);
• Work for 1 (one) or more employer;
• Having income more than 60 million rupiah a year;
• Do not eligible to use form 1770 or form 1770SS by Tax Law

should use form 1770S to submit their tax obligation in Indonesia.

Should any expatriate need the form 1770S - English Version (free translation), you may download it here.. Download Here

Bagi yang membutuhkan (kalau-kalau perlu menjelaskan kepada expatriates), berikut dapat di download form excel 1770S English Version (free translation).. Apabila ada pertanyaan, silahkan.. Semoga bisa membantu.. Download Disini

OECD: Model Tax Convention on Income and on Capital (as it read on 15 July 2014)

Untuk yang ingin memperdalam pengetahuan Transfer Pricingnya, berikut dapat di download OECD: Model Tax Convention on Income and on Capital (as it read on 15 July 2014).. Belum ada pembahasan mendalam soal BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) sepertinya? 

Download Disini

Reference: http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

Form 1721-A1 - English Version (Free Translation)

Bagi yang membutuhkan (kalau-kalau perlu menjelaskan kepada expatriates), berikut dapat di download form excel 1721-A1 english version (free translation).. Apabila ada pertanyaan, silahkan.. Semoga bisa membantu.. Download Disini

Should you need the form 1721-A1 english version (free translation), you may download it here.. Download Here

 In brief, the form 1721-A1 is the form that given by the employer to the employee as an evidence that his/her (employee) income was already been withheld by the employer (this form then should be an attachment for the employee’s Annual Individual Income Tax).

SPT untuk Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 (Lapor Paling Lambat Bulan Maret Tahun 2015) - sesuai PER-19/PJ/2014

Bagi yang membutuhkan, berikut dapat di download form excel untuk SPT Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2014 (submit 2015) ini beserta petunjuk pengisian.. Apabila ada pertanyaan, silahkan.. Semoga bisa membantu.. Download Disini

Transfer Pricing - Indonesia

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, Indonesia perlahan-lahan menjadi salah satu tujuan dari investasi dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di negara ini. Sebagai informasi saja, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang tahun 2012 tercatat sebesar 221 Triliun rupiah. (sumber: http://www4.bkpm.go.id/img/file/Press%20Release%20TW%20IV%202012-IND.pdf)

Bersamaan dengan hal di atas, terdapat issue yang besar mengenai transfer pricing di Indonesia. Pihak Direktorat Jendral Pajak pun berbenah untuk dapat mengimbangi perkembangan dunia usaha ini. 

Beberapa peraturan pajak penting (yang semakin menyesuaikan diri dengan OECD Guidelines) berkenaan dengan transfer pricing di Indonesia adalah sebagai berikut:

(a)* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya

(a)* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

(b)* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

dengan perubahannya

(b)* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa